Bimtek Aparatur Desa

Tema dan Materi Terbaru Bimtek Aparatur Desa Tahun 2023

  1. Penguatan Kapasitas Kepala Desa Dan Aparatur Desa.
  2. Bimtek Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2023
  3. Implementasi PP Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ( Bumdes )
  4. Sistem Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  5. Diklat/Bimtek Perencanaan Pembangunan Desa (Menyusun RPJMDes Dan APBDes)
  6. Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
  7. Kompetensi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa serta Manajemen Bumdes Tahun Anggaran 2023.
  8. Penyusunan Rencana Usaha Bumdes
  9. Pengelolaan Keuangan Desa, Dari Perencanaan Sampai Pelaporan.
  10. Sosialisasi Permendesa PDTT No. 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 yang dilengkapi dengan Permenkeu No. 48/PMK.07/2016 Tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
  11. Bimtek Pendampingan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  12. Manajemen Pelayanan Publik Bagi Aparatur Pemerintahan Desa.
  13. Diklat Penetapan Batas Desa.
  14. Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
  15. Sosialisasi Pp 11 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No.06 Tahun 2014 Tentang Desa.
  16. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.
  17. Tata Cara Pengangkatan Perangakat Desa Sebagai PNS Menurut Peraturan Kepegawaian.
  18. Pedoman Penyusunan Profil Desa.
  19. Rencana Strategis ( Renstra ) Pelaksanaan Dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa( ADD ) Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014.
  20. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Bagi Kades dan TPK
  21. Tata Cara Pengelolaan, Penganggaran, Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
  22. Penyusunan, Perencanaan Dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Serta Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat Sesuai Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, No. 81 Tahun 2015 Dan No. 84 Tahun 2014.
  23. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dalam Pengelolaan Pembangunan Dan Pengelolaan Keuangan Desa.
  24. Sosialisasi Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa, Tata Cara Perencanaan, Penyusunan APBD Desa Dan Pembangunan Desa, Penatausahaan, Akuntansi Pemeriksaan Dan Pelaporan Pertanggungjawaban Dana Desa Dan Aset Desa.
  25. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Serta Penatausahaan Perpajakkan Bagi Bendahara Dan Sekretaris Desa.
  26. Peran Serta Dan Struktur Pemerintah Desa Sebagai Bagian Dari Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang Undang No. 23 Tahun 2014.
  27. Kebijakan Tugas Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel Serta Mendorong Lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
  28. Tata Cara Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pada APBD Desa.
  29. Peningkatan Kinerja, Serta Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Serta Seluruh Aparatur Desa.
  30. Kebijakan Umum Tentang Desa.
  31. Tata Cara Penguatan Lembaga Dan Perangkat Pemerintah Desa.
  32. Analisis Potensi Desa Untuk Pengelolaan Desa Berbasis Potensi Desa.
  33. Tata Cara Perencanaan Desa Dan Penyusunan RPJM Desa.
  34. Tata Cara Pengembangan Kerjasama Antar Desa Untuk Pembangunan Desa.
  35. Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Termasuk Anggaran Dana Desa.
  36. Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa.
  37. Tata Cara Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa.
  38. Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa.
  39. Percepatan Penataan Kewenangan Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa.
  40. Pedoman Penyusunan Anggaran Desa.
  41. Sosialisasi Dan Pelatihan Penerapan Sistem Keuangan Desa Dalam Rangka Tertib Administrasi Pemerintah Desa.
  42. Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa.
  43. Peningkatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Prodiktif Masyarakat Pedesaan.
  44. Implementasi Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa ( SISKEUDES ) Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
  45. Tata Cara Pembuatan RPJMDESA Dan RKPDESA
  46. Manajemen Aset Desa.
  47. Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Sistem Keuangan Desa.
  48. Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Dengan Swakelola.
  49. Strategi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Desa.
  50. Tata Cara Pengelolaan Dan Pengembangan Bumdes ( Badan Usaha Milik Desa ).
  51. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
  52. Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Yang Dilengkapi Dengan Pengadaan Barang Dan Jasa Di Desa Dan Audit Pemeriksaan BPK Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa.
  53. Manajemen Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Serta Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset Desa
  54. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Penggunaan Sistem Keuangan Desa Berbasis Aplikasi
  55. Struktur Pemerintahan Desa Beserta Tugas dan Fungsinya
  56. Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
  57. Pelatihan Administrasi Desa
  58. Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Permendagri No.44 Th 2016.
  59. Tata Cara Kerjasama Di Bidang Pemerintahan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No 96 Tahun 2017 Serta Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 67 Tahun 2017
  60. Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  61. Sosialisasi Permendagri Nomor 111, 112, 113, 114 TAHUN 2014 Tentang Desa dan Penyusunan RPJMDes, APBDes, Akuntansi Keuangan Desa dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
  62. Bimtek / Diklat Manajemen Keuangan Desa Sesuai UU No. 06 Tahun 2014
  63. Bimtek Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023
× Apa yg dapat Kami Bantu?